Perbedaan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer

Perbedaan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer

Direktur Komponen Cadangan pada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Budi Rachmat menjelaskan, komponen cadangan berbeda dengan wajib militer.

Perbedaan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer

Ini dia Perbedaan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer


Dia menjelaskan, untuk pola perekrutan, komponen cadangan secara sukarela. Sedangkan wajib militer, diwajibkan.

Sedangkan dalam hal peserta yang direkrut, komponen cadangan ditujukan kepada yang memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan wajib militer, seluruh warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan.

"Lalu, untuk masa bakti, komponen cadangan yakni dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif atau penggal waktu dan berstatus sipil. Sementara wajib militer, yaitu dinas aktif penuh selama masa bhakti wajib militer, serta statusnya adalah anggota militer," kata Budi Rachmat dalam acara buka puasa bersama, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).

Kemudian untuk hal pengerahan, kata Budi, komponen cadangan yakni melalui mobilisasi (status kombatan) oleh Presiden. Sedangkan wajib militer adalah tidak melalui mobilisasi atau langsung digunakan.

"Untuk hal dan fungsi, komponen cadangan sebagai pengganda kekuatan dan kemampuan TNI. Sedangkan wajib militer adalah bagian dari militer atau TNI," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sedangkan dalam tugas, komponen cadangan yakni hanya untuk operasi militer perang (OMP) dan tugas kemanusiaan. Untuk wajib militer, operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Mengenai kedudukan, lanjut dia, komponen cadangan ini pembentukannya dan pembinaannya di Kementerian Pertahanan. Sedangkan wajib militer di mabes TNI atau dibawah angkatan perang.

"Komponen cadangan bukan wajib militer. Karena meski dilatih secara militer, komponen cadangan bukanlah wajib militer, tetapi lebih merupakan latihan dasar kemiliteran kepada masyarakat yang terpilih, dengan status tetap warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiap-siagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia," ujarnya. (Sindo)